DETIKDATA, JAKARTA – Kementerian Sosial Kemensos menetapkan sembilan kriteria kemiskinan, dan lima aspek yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial Bansos. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Mensos, Tri Rismharini, melalui keterangan tertulisnya, Kamis 18/11/2021. “Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya,” kata Mensos Risma. Menurutnya, sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Laman 1 29Kriteria Orang Miskin di Indonesia Bisa Dapat Bansos. Menteri Sosial, Tri Rismaharini. (Dok: Kemensos) Menteri Sosial Tri Rismharini mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di perkotaan. Memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan sosial.
- Kriteria kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS harus ditentukan oleh Kementerian Sosial Kemensos, termasuk oleh kepala daerah. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. “Kriteria kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS harus ditentukan, seperti kriteria kemiskinan di Jakarta dan daerah jelas beda,” katanya, saat menyerahkan rekomendasi bantuan sosial bansos kepada Mensos, Tri Rismaharini, di Gedung KPK, Jumat 30/4/2021. Bagi kepala daerah yang mampu menurunkan jumlah kemiskinan di daerahnya, dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya. “Kepala daerah yang yang berhasil menurunkan jumlah kemiskinan dianggap berhasil menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya. Baca Juga Soal Harta Kekayaan Kepala Dinkes Lampung Reihana, KPK Nggak Ada Apa-apa! Penanganan situasi darurat adalah yang belum dianggarkan. Kegiatan yang sudah dianggarkan di APBN dan APBD, pengadaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Seperti pandemi Covid-19, tidak ada antisipasi anggaran dan tidak tahu akan terjadi, sehingga pemerintah minta realokasi anggaran dengan dasar harus cepat, karena keselamatan masyarakat harus diutamakan,” tandas Alex. Contoh lain, pengadaan Alat Pelindung Diri APD dan swab, yang dilakukan dengan ketentuan harus jelas oleh pihak yang bergerak di bidangnya, jangan pengadaan APD dilakukan oleh penyedia sembako. Jika pihak penyedia APD dilakukan oleh penyedia sembako jelas tidak mampu, dan akan dilempar ke penyedia lainnya, maka hal itu yang menimbulkan rente, padahal bisa dilakukan ke penyedianya langsung. “Jadi kendati kondisi darurat, harus tetap memperhatikan pengadaan barang secara transparan dan itu yang terjadi dalam korupsi penyaluran bansos,” ungkap Alex. Baca Juga KPK Temukan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu Punya Saham di Perusahaan Ekspor-Impor Sementara itu, mensos menandaskan, saat ini, dari 3 jenis bansos yang diselenggarakan Kemensos, tidak ada dalam bentuk barang, tapi secara tunai.JAKARTA- Kementerian Sosial menetapkan penerima bantuan sosial untuk program keluarga harapan (PKH) diputuskan dengan mempertimbangkan tiga kriteria. PKH sendiri diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Menteri Sosial Tri Rismaharani mengatakan kriteria pertama adalah komponen kesehatan yang terdiri dari ibu 0% found this document useful 0 votes39 views1 pageDescriptionKriteria kemiskinan kemsosOriginal Title14 kriteria kemiskinanCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes39 views1 page14 Kriteria KemiskinanOriginal Title14 kriteria kemiskinanJump to Page You are on page 1of 1Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel the full document with a free trial!
Jumlahpendata minimal tiga atau lebih dalam bilangan ganjil; Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT) Yang dimaksud keluarga miskin dan berhak atas BLT Dana Desa adalah yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria dari Kemensos; Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19
14 KRITERIA MISKIN MENURUT STANDAR BPS ; 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.. !umber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.". !umber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air huan.$. %ahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak &anya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.'. &anya membeli satu stel pakaian baru dalam &anya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ !umber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan m2* buruh tani* nelayan* buruh bangunan* buruh perkebunan dan atau pekeraan lainnya dengan pendapatan diba+ah ,p. ".*- per endidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat !/ tamat !.14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah diual dengan minimal ,p. .*- seperti sepeda motor kredit/ non kredit* emas* ternak* kapal motor* atau barang modal lainnya. PENJELASAN KRITERIA ORANG MISKIN FERSI BADAN PUSAT STATISTIK BPS er aret 21* %adan usat !tatistik 0%! telah mengumumkan bah+a orang miskin di ndonesia menapai 31*2 uta. pa kriteria orang masuk kategori miskin5 6epala %adan usat !tatistik ,usman &eria+an mengatakan bah+a kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar ,p211.$2" atau sekitar ,p$ per hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan kategori miskin tahun 2' per aret yang teratat sebesar ,p2.2"2 per hari. ,usman mengatakan %! menatat orang miskin dari pengeluaran karena pada dasarnya perhitungan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar. 7etode kami* kemiskinan diukur dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar* kenapa5 karena kalau tidak memenuhi misal nasi* maka dia akan mati*7 uar ,usman di 6antor %!* 6amis 1 Juli 21. engeluaran* menurut ,usman* dihitung karena %! tidak mungkin mengukur kemiskinan didasarkan atas pendapatan. 76alau kami mengukur pendapatan* itu tidak pernah berhasil. lasannya karena selalu lupa* yang uang transportlah dan maem-maem*7 kata ,usman. %erbeda dengan ara mengukur didasarkan pengeluaran kebutuhan dasar. 6emiskinan ini diukur yakni dengan mengetahui ketidakmampuan bersangkutan dari sisi ekonomi. !ehingga bisa saa orang miskin itu mendapat bantuan seperti aminan kesehatan berupa amkesmas* bantuan subsidi beras murah* bantuan operasional sekolah dan lain-lain. enurut ,usman bah+a metode ini dipakai seak tahun 1''8 dan dihitung seara konsisten sampai tahun ini. erhitungan tidak berubah dan selalu mengau pada prinsip-prinsip dasar yang sama. 7iskin itu apabila penduduk itu memiliki kempuan pengeluaran diba+ah garis kemiskinan*7 katanya. Tahun ini* kata ,usman* peranan komoditi menadi faktor utama mempengaruhi kemiskinan auh lebih tinggi* yakni sampai $3 persen* dibanding produk kebutuhan bukan makanan. 7rang miskin yang penting makan*7 kata dia. !ementara pengeluaran untuk sandang* perumahan* pendidikan dan kesehatan* masih di ba+ah 3 persen. Kemensosdiminta jawab temuan BPK dalam 60 hari ke depan. Jumat, 29 Juli 2022 6:33. kriteria rumah tangga miskin yang mengikuti PKH di antaranya berpenghasilan sebesar Rp7.600 per orang/hari serta menempati rumah tidak layak huni sesuai kriteria yang ditetapkan BPS. 14 Wib. IDI sambut baik rencana vaksinasi p"booster" kedua untuk nakes 14 Kriteria Kemiskinan menurut BPSKementerian Sosial merupakan instansi pemerintah pusat yang salah satu tugasnya untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" adalah memberikan bantuan sosial kepada fakir tanpa kendala, selama ini sasaran penerima bantuan masih dianggap tidak tepat sasaran oleh masyarakat umum. Data yang digunakan sebagai acuan penerima bansos adalah DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang mana data ini sekarang dapat dikelola oleh pemerintah desa DTKS ini dimutakhirkan setiap saat sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru si penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar yang sudah mampu secara ekonomi tidak menerima bansos lagi, sedangkan yang belum masuk DTKS atau belum pernah menerima bansos dapat tercover bansos dari menentukan orang itu miskin atau tidak, sebenarnya pemerintah melalui BPS Badan Pusat Statistik memiliki 14 Kriteria Kemiskinan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai sesorang itu miskin atau tidak. Dari 14 kriteria kemiskinan ini, dapat dikatakan miskin dan layak menerima bansos apabila terpenuhi minimal 9 lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orangJenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahanJenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga penerangan rumah tangga tidak menggunakan air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanahHanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali membeli satu stel pakaian baru dalam setahunHanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehariTidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinikSumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. per bulanPendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal sudah ada 14 kriteria kemiskinan di atas, semoga semua pihak terkait sesuai kewenangannya dapat bekerja sama agar DTKS dimutakhirkan dan penerima bansos kedepannya benar-benar lebih tepat sasaran. Dan yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, yang saat ini tercatat sebagai penerima bansos, baik PKH maupun sembako, apabila merasa bahwa dirinya tidak layak menerima bansos diharap lapor ke pihak desa agar datanyaKriteriakomponen kesejahteraan sosial; Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. Besaran Bantuan PKH. Adapun jumlah dana yang dibagikan melalui PKH disesuaikan dengan keadaan Keluarga Penerima
Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinyaJakarta ANTARA - Kementerian Sosial Kemensos telah menetapkan lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. "Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya," kata Mensos Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan lima aspek yang menjadi pedoman klasifikasi dalam menetapkan seseorang berhak menerima Bansos terdiri atas tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, dan papan. Sementara sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Menurut dia saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan sosial. "Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima Bansos. Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop," katanya. Kemensos akan terus melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan NIK yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kemendagri. Sebelumnya, Mensos menyebut terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara ASN yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik itu bantuan Penerima Keluarga Harapan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. "Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada ASN," katanya. Ia menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan, Mensos menyebut profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. Baca juga PKJS UI Indikator sosial ekonomi penerima bansos perokok lebih rendah Baca juga KPK sebut kriteria kemiskinan penerima bansos turut jadi perhatian Baca juga Sosiolog sarankan Kemensos tambah pelibatan komunitas perbaharui DTKS Baca juga Kajian UI bansos berkorelasi terhadap perilaku merokokPewarta Asep FirmansyahEditor Andi Jauhary COPYRIGHT © ANTARA 2021 14Kriteria Kemiskinan Menurut Permensos 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, terdiri atas 14 Kriteria Kemiskinan. 14 Kriteria Kemiskinan Menurut KEMENSOS RI, meliputi : Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M2 per Orang.Jakarta ANTARA - Kementerian Sosial Kemensos telah menetapkan lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. "Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya," kata Mensos Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan lima aspek yang menjadi pedoman klasifikasi dalam menetapkan seseorang berhak menerima Bansos terdiri atas tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, dan papan. Sementara sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Menurut dia saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan sosial. "Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima Bansos. Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop," katanya. Kemensos akan terus melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan NIK yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kemendagri. Sebelumnya, Mensos menyebut terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara ASN yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik itu bantuan Penerima Keluarga Harapan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. "Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada ASN," katanya. Ia menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan, Mensos menyebut profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.
wcA8Y.